Pemerintah Gelontorkan KUR Rp 31 Miliar untuk 294 UMKM

 Pemerintah memperlebar pendistribusian Credit Usaha Rakyat (KUR) buat UMKM lewat beberapa partner basis digital yaitu Gojek, Grab Indonesia, Tokopedia, serta Shopee Indonesia. Pendistribusian KUR itu diwakili oleh 3 bank penyalur yaitu BRI, Bank Mandiri serta BNI.

Menguak Rahasia Dibalik Slot Online

Menteri Koordinator Bagian Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, keseluruhan KUR yang dialirkan oleh 3 bank penyalur itu capai Rp 31,08 miliar, yang dikasih ke 294 debitur UMKM.

"Dari keseluruhan pendistribusian KUR ini hari ada juga pendistribusian KUR super mikro sejumlah Rp 70 juta ke 8 UMKM. Pendistribusian KUR ini hari adalah step awal yang akan dilakukan tindakan dengan pendistribusian KUR ke 12 juta UMKM partner basis digital yang prospek terima KUR," tutur Airlangga dalam acara pendistribusian KUR buat UMKM partner basis digital, Rabu (23/9/2020).

Selanjutnya Airlangga menyampaikan kelonggaran kebijaksanaan KUR itu adalah sisi dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menguatkan daya membeli (permintaan) serta produksi (suplai). Untuk info, pemerintah sudah membagikan budget PEN untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun dari budget perlakuan Covid-19 sejumlah Rp 695,20 triliun pada 2020.

"Kelonggaran kebijaksanaan KUR itu berbentuk pemberian penambahan bantuan bunga KUR sebesar 6 % s/d Desember 2020, hingga suku bunga KUR tahun 2020 jadi 0 % untuk semua tipe pola KUR," jelas Airlangga.

Disamping itu, dia bercerita, pemerintah tunda penentuan sasaran pendistribusian KUR bagian produksi di 2020 yang awalnya diputuskan sebesar 60 %. Hingga pendistribusian KUR untuk bagian perdagangan tidak dibatasi lagi maximum 40 %.

Penangguhan penentuan sasaran bagian produksi ini gagasannya akan dikerjakan s/d 2021 atau setiap saat sesuai dengan perubahan situasi perekonomian.

Airlangga meneruskan, bentuk suport pada UMKM setelah itu yaitu dengan membuat pola KUR super mikro. Target intinya adalah pekerja yang terserang Pemutusan Jalinan Kerja (PHK) atau ibu rumah-tangga yang jalankan usaha produktif.

Pola itu dialirkan dengan suku bunga 0 % s/d 31 Desember 2020. Pemerintah memberi keringanan kriteria seperti tidak ada agunan penambahan serta minimal lama usaha calon penerima KUR, serta diganti dengan keikutsertaannya dalam program pendampingan atau training.

"Beberapa langkah itu diinginkan bisa memberi penguatan buat UMKM untuk bertahan serta bangun pada saat epidemi Covid-19. Pemerintah optimis jika perekonomian Indonesia bisa tumbuh serta penebaran Covid-19 bisa didesak," papar Airlangga.

Direktur Usaha Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Supari memaparkan fakta ada banyak aktor Usaha Menengah Kecil serta Mikro (UMKM) yang tidak mendapatkan pertolongan dari pemerintah. Diantaranya sebab minimnya kelengkapan data yang dipunyai aktor usaha.

"Data itu menjadi penting, BRI, Himbara serta KL berkaitan itu mengulas data terus. Untuk warga penting untuk NIK itu 1 saja, KTP elektronik," tutur Supari dalam dialog online, Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Bukan hanya kelengkapan dokumen seperti KTP Elektronik, dan juga pemilikan nomor telephone. Makin seringkali bertukar nomor telephone karena itu makin kecil UMKM peluang dapat mendapatkan pertolongan modal dari pemerintah.

"Tentu saja rekan-rekan warga yang telah punyai HP jangan gonta-ganti agar jika ada program-program pemerintah dapat cepat diberitahu," tuturnya.

Staf Spesial Kementrian Koperasi serta Usaha Kecil serta Menengah Riza Damanik menjelaskan, populasi UMKM di Indonesia besar sekali serta capai 63 juta. Jumlah itu jika semua kenal akses bank jadi tidak tutup peluang UMKM Indonesia dapat berubah lebih bagus.

"Dari 99 % UMKM di Indonesia, 98 % itu usaha mikro itu hingga angkanya 63 juta. Jika ini terdata dengan rapi, lantas masuk di bankable, punyai literasi mengenai pembiayaan serta akses pasar yang ideal serta dapat masuk, diinginkan masuk ekonomi digital, karena itu UMKM ini semakin lebih baik," tuturnya.

Awalnya, Pemerintah bersama-sama Tubuh Legislasi DPR RI (Baleg) yang terhimpun dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja meneruskan bahasan Daftar Pendataan Permasalahan (DIM) RUU Ciptaker Bab IX mengenai Teritori Ekonomi Spesial.

Bahasan itu ikut menyentuh perkembangan posisi Usaha Mikro, Kecil serta Menengah (UMKM) jadi perseroan. Ini dipandang akan tingkatkan level UMKM hingga bisa berkompetisi lebih bagus serta ikut tingkatkan keringanan berupaya di Indonesia.

Dalam proses perkembangan posisi itu, disebut UMKM akan mendapatkan kemudahan ongkos pendaftaran.

Awalnya, pada DIM 6334 Klausal 153J ayat (1) RUU Ciptaker tercatat jika perseroan untuk UMKM akan dibebaskan dari semua ongkos pendirian tubuh hukum. Ini dengan cara detil akan ditata dalam Ketentuan Pemerintah (PP).

"Hanya, apa betul bebas semua? Atau ada ongkosnya? Tempo hari kan ada PNBP (Akseptasi Negara Bukan Pajak) ongkos daftarnya Rp 50 ribu. Sebab jika normanya ini bermakna Bapak tidak dapat pungut benar-benar," tutur Ketua Baleg Supratman waktu pimpin rapat, diambil dari account YouTube Suara Parlemen Kanal, Minggu (20/9/2020).

Menyikapi hal itu, team pemerintah pada akhirnya sampaikan saran koreksi jika pendirian perseroan buat UMKM tetap dikenai ongkos Rp 50 ribu sesuai UU PNBP.

"Untuk ongkos izin minta dikoreksi sebab harus tetap ada ongkos tetapi kelak akan diputuskan sesuaikan dengan UU PNBP yang kami usulkan yakni Rp 50 ribu," tutur team pemerintah.

Untuk simpulan, Supratman menyarankan etika dikoreksi jika pendirian perseroan buat UMKM tidak dibebaskan ongkos seutuhnya tetapi dikasih kemudahan.

"Jadi 'pembebasan' ditukar 'keringanan' ya. Semoga, tadi itu telah ada kejelasan, kelak dalam PPnya itu Rp 50 ribu saja," katanya.

Calon wakil presiden Jokowi Ma'ruf Amin bersilaturahmi dengan aktris sinetron Aldy Fairuz. Ma'ruf Amin yang famili dekat sama Aldy Fairuz janji akan memberikan dukungan UMKM bila dipilih untuk wakil presiden.